DRAF USULAN "UUD 1945YANG DISEMPURNAKAN" MASA ORDE REFORMASI BERNUANSA RAMAH TERHADAP LINGKUNGAN

DRAF USULAN “UUD 1945 YANG DISEMPURNAKAN”

MASA ORDE REFORMASI

Penyempurna : Supardi,S.Pd,M.Pd /Raden Mas Supardi Surya Ningrat Rajasa Rani Jaya Negara/Raden Mas Waryo Gumelar ke-IV. Ketua Perwaku Kabupaten Malinau periode I dan II (2009-2017).

Kepada                 :  Yang terhormat bapak Sutiyoso, ketua Badan Intelijen Nasional Indonesia.

Jenis tulisan        :  Usulan penyesuaian.

Sifat                       :  Sumbangan pikiran dari kajian kasus rakyat, wilayah dan pemerintah,

                                tahun 1884 - 2004 hingga tahun 2015.

Kondisi                 :  Dengan kesadaran penuh/Tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

Ucapan                 :  Terima kasih atas kepedulian tulisan ini.

A.      Latar belakang

Raden Mas Waryo Gumelar ke-I adalah keturunan raja kerajaan Majapahit berkedudukan sebagai petinggi kerajaan Hindia Belanda II. Keinginan memerdekakan bangsa dengan tidak melibatkan perjuangan rakyat melawan Belanda dan Inggris dilakukan dengan cara membuat selat yang dalam dan lebar antara pulau Sumatera dan Jawa pada tahun 1884 dengan menggunakan Bom yang sangat dahsyat menggunakan uang pajak rakyat bekerjasama dengan Belanda.

Raden Mas Waryo Gumelar mengetahui bahwa setelah dentuman dahsyat semua calon crude oil dari seluruh pantai dan selat yang ada di sebelah selatan laut Jawa akan deras memasuki laut Jawa. Hal ini tentunya akan membuat rakyat dan penguasa negara-negara timur tengah akan sangat marah kepada Belanda dan Inggris sebagai mitranya dalam menggarap negara kesatuan kerajaan nusantara Majapahit.

Dugaan Raden Mas Waryo gumelar sangat tepat. Inggris dan Belanda mulai dimusuhi oleh rakyat dan pemerintah timur tengah.

Tinggal selangkah lagi yaitu pembuatan terusan Zues yang pada tahun 1969 telah 100% selesai dan memicu lebih dahsyat lagi pertikaian di timur tengah. Inggris dan Belanda dapat ganjalan yang sangat hebat sehingga sampai saat ini mereka bertikai di sekitar kawasan tersebut berkaitan dengan crude oil. Akibatnya sekarang terlihat ada jajahan Inggris yang baru berdiri tahun 1984 yaitu Brunai Darussalam dan tidak lama kemudian diberi kemerdekaan 100%.

Sayangnya pada tahun 1939 Jepang mengobarkan perang Asia Timur Raya, mereka mempengaruhi  pemuda yang namanya Soeharto untuk dibina menjadi pimpinan perang dari golongan petani yang leluhurnya pada tahun 1825 berpihak kepada Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Dalam peperangan melawan penjajah aktivitas Raden Mas Ontowiryo ketika minta perlindungan kepada Raden Mas Waryo Gumelar di kuntit oleh para petani rakyat jelata  yang masih tergolong leluhur Jandral Soeharto. Para petani ini mencuri uang pajak yang akan disetorkan kepada Belanda. Salah sangka terjadi, karena Pangeran Onto Wiryo masih ada hubungan pertalian darah melalui eyang putri Raden Mas Waryo Gumelar, maka uang yang dicuri para petani rakyat jelata tersebut dituding sebagai sumbangan keluarga Raden Mas Waryo Gumelar kepada Raden Mas Ontowiryo.  Belanda geram, akibatnya banyak pemungut pajak rakyat keluarga Raden Mas Waryo Gumelar dihukum mati oleh Belanda yang sebelumnya didahului cambukan-cambukan sekujur tubuhnya berlumuran darah. Hal ini kelihatan sangat janggal karena Belanda juga sempat menembak para petani rakyat jelata yang kabur membawa uang dari dalam tangsinya lalu mereka dibenamkan dirawa kiri kraton tua hingga menjadi hantu rakyat berupa Anjing Baung hitam.

Keanehan juga terjadi karena alasan pailit beberapa orang suruhan oknum Belanda memerintahkan mencuri uang pajak sebelum disetorkan kepada pemerintah Belanda. Sayang sekali uang yang di dapat dari orang suruhan tersebut setelah diterima oknum Belanda, oknum Belanda tersebut menembak suruhannya dan dibenamkan di rawa sebelah kanan kraton tua hingga menjadi hantu rakyat berupa Anjing Baung putih. Kondisi teror Anjing baung putih meresahkan rahyat dan Belanda sehingga lambat laun lokasi sekitar kraton tua itu ditinggal pergi oleh Belanda dan rakyat hijrah ke kota yang lebih ramai. Pada tahun 1945 kraton tua itu terbakar karena terkena bom Jepang yang dilepas dari pesawatnya pada saat mengejar pesawat Belanda atau sekutu. Namun tidak lama kemudian pesawat sekutu itu juga terbakar dan jatuh di sebelah barat daya kraton tua yaitu tepatnya disebelah selatan pasar Desa Randegan. Tentara sekutu memperkirakan yang jatuh adalah Jendrall Malabay. Mereka menantang kepada keluarga Raden Mas Waryo Gumelar ke-II, jika mayatnya dalam waktu tiga hari  tidak di serahkan sekutu akan membombardir Surabaya atau wilayah Raden Mas Waryo Gumelar ke-II. Alasan tantangan itu hanya alibi saja,yang benar adalah sekutu ingin menjajah lagi diawali dengan menantang kepada Raden Mas Waryo Gumelar ke-II karena merestui Ir.Soekarno memproklamasikan kemerdekaan.

Karena tantangan sekutu Raden Mas`Waryo Gumelar ke - II dan para pengikutnya yang berdarah biru kerajaan dan darah patih kerajaan Majapahit  yang ada di wilayah Surabaya  yang selama itu hanya menjaga garis demarkasi lalu  menghalau Jepang, empat bulan kemudian meladeni tantangan sekutu hingga beliau tewas dalam medan pertempuran.

Tanggal 10 Nopember Raden Mas Waryo Gumelar ke-II gugur di medan tempur berserta kolonel Jarot beserta prajuritnya di bukit sama leak kabupaten Surabaya. Pada tahun 1970 bukit Sama Leak masuk wilayah kabupaten Gresik.

Ni Mas Ayu Parameswari atau Ni Waryo Gumelar ke-III dendam terhadap sekutu sehingga selama hidupnya hijrah di lereng gunung Kelud dan beliau gugur ketika gunung kelud diletuskan sangat dahsyat.

Pada tahun 1984 Ni Mas Waryo Gumelar Ke-III berpesan pada cucu Raden Mas Waryo Gumelar ke-II  yaitu Raden Mas Waryo Gumelar ke-IV (Raden Mas Supardi Surya Ningra Rajasa Rani Jaya Negara) terkait masalah keamanan negara dan sikep negara saat Raden Mas Supardi Surya Ningrat Rajasa Rani Jaya Negara menepi bersama pamanda sekaligus ayahandanya yaitu Raden Mas Rasiyo Surya Ningrat Rajasa Rani Jaya Negara (Kepala Desa Randegan sejak umur 17 tahun hingga meninggal dunia). Ni Mas Waryo Gumelar ke-III sengaja ke gunung kelud untuk mengakiri hidupnya di gunung kelud di masa tuanya.

Raden Mas Waryo Gumelar ke-IV mengharapkan rakyat agar selalu ingat usaha Raden Mas Waryo Gumelar ke-I memerdekakan bangsa tanpa melibatkan perjuangan rakyat melalui dentuman pembuatan selat yang dalam dan lebar antara pulau Sumatera dan Pulau Jawa untuk membangkitkan kemaran rakyat dan penguasa timur tengah kepada Inggris dan Belanda dan dilanjutkan dengan perjuangan Raden Mas Waryo Gumelar II (tanpa melibatkan rakyat hanya sanak saudara darah biru raja/ratu/patih kerajaan Majapahit hingga dulu sampai saat terjadinya perang 10 nopember 1945), Ni Mas Waryo Gumelar ke-III sumbang sih ke timur tengah tanpa melibatkan rakyat hingga terwujud terusan Zues di timur tengah, dan Raden Mas Waryo gumelar Ke-IV dalam mengisi kemerdekaan. Bung Tomo atau Dr.Soetomo hanyalah simpatisan darah biru yang tanpa diperintah Raden Mas Waryo Gumelar ke-II mengabarkan perang 10 nopember terjadi di Surabaya melalui Radio siarannya.

Setelah Negara Kesatuan Kerajaan Majapahit yang terakhir pusat pemerintahannya pindah di Batavia (Sultan Agung Tirtayasa) 1625 dikuasai Belanda maka Negara Kesatuan Kerajaan Majapahit diganti dengan Pemerintah Hindia Belanda II, Dengan bendera Union Merah putih biru.  Pada tahun 1945 Negara Kesatuan Kerajaan Majapahit atau Negara Hindia Belanda II merdeka dengan nama baru Negara Indonesia yang memakai bendera Merah putih seperti halnya bendera Negara Kesatuan Kerajaan Majapahit tempo dulu.  Hal ini disebabkan karena Ir.Soekarno adalah presiden pertama Negara Indonesia adalah keturunan Selir dari darah biru kerajaan Majapahit dan bendera tersebut memang dambaan hati rakyat dan para penguasa nusantara.

Selama merdeka dari tahun 1945 hingga tahun 2004 dan tahun 2015 Indonesia diganggu GPK misalnya RMS,GPK Aceh,dan GPK Bintang timur. Ide pembuatan garis demarkasi ditindak lanjuti sebagai garis wilayah persekemakmuran Inggris yaitu Malaysia,Singapura,dan Brunai Darussalam tahun 1950 melalui KMB di negara Belanda. Tiga negara di umpetkan oleh Mr Mohammad Roem dan Mr.Royen ditindak lanjuti dengan penyegatan GPK Aceh hanya sekedar agar leluasa untuk  mengeruk kekayaan melibatkan tenaga illegal yang hasilnya selain untuk para pengilegal juga untuk suapan yang berkuasa serta harga murah atau harga tadahan untuk perusahaan atau Industri khususnya grup Mr.Royen yaitu Jepang.

Begitu juga GPK Bintang timur yang memiliki 90 pengilegal di bumi kaltara belum di bumi lainnya, tujuannya agar para keamanan dan polisi lebih meladeni GPK sehingga para pengilegal tersebut bebas berusaha tidak di tangkap dan tidak diadili oleh polisi dan hakim.

Jepang dan para pengilegal serta GPKnya mau tidak mau harus menerima akibatnya, karena menentang upaya kemerdekaan yang dirintis oleh Raden Mas Waryo Gumelar ke-I.

Selam 32 tahun Jendral Soeharto komandan Seinendan,keibodan,dan Hehiho dari keturunan petani rakyat jelata dan di dukung oleh para petani telah gagal dalam memerintah dan ditumbangkan rakyatnya sendiri hingga tidak ada pertanggung jawaban olehnya, karena selama Jendral Soeharto memerintah banyak GPK antara lain GPK Aceh. Rakyat Indonesia dan dunia menuding Jepang penyebab maraknya usaha Illegal dan GPK dengan harapan tadahan.

Selain itu banyak pendukung Jendral Soeharto yang selalu menentang Ir.Soekarno berkaitan dengan ajakan perang melawan kolonialis. Mereka banyak yang menuntut upah perang kemerdekaan.

Para pengilegal dan krunya tersebut sengaja senang membuat kehancuran lingkungan nusantara Indonesia tetapi tidak mau dihancurkan kelompoknya yang terkait dalam usahanya. Mereka tergolong pencuri asset negara yang harus dibinasakan dengan bom-bom yang sangat besar untuk memerangi atau menghancurkan GPKnya,relasi penadahnya,dan juga para personelnya terutama mayoritas hidup di lereng gunung berkawah dan menanam ganja atau narkoba.

B.      Berdasarkan latar belakang tersebut maka sebaiknya pola pikir rakyat harus lebih diarahkan untuk mengingat perjuangan Raden Mas Waryo Gumelar I tahun 1884 terkait pembuatan selat yang sangat dalam dan lebar yang memisahkan pulau Jawa dan Sumatera, membuat aliran seluruh calon Crude oil dari selatan laut Jawa memasuki wilayah laut Jawa yang mengakibatkan rakyat timur tengah dan para penguasa timur tengah mulai bermusuhan kepada Inggris dan Belanda. Puncak permusuhan tahun 1969 dengan dilanjutkan pembuatan terusan Zues yang merupakan jalur singkat Asia dan Eropa. Akibat permusuhan ini jelas Nusantara Merdeka contohnya, negara Brunai Darussalam yang didirikan tahun 1984 atas prakasa Inggris, tidak lama kemudian 100% merdeka.  Brunai Darussalam  Merdeka 100% tanpa ada pertikaian yang melibatkan penguasa negeri Brunai Darussalam dan rakyatnya terhadap Inggris. Negara Brunai Darrussalam adalah Negara Islam begitu juga NKRI 90% penduduknya Islam.

C.      Untuk meningkatkan daya ingat rakyat tentang perjuangan Raden Mas Waryo Gumelar ke-I, dan upaya mencegah maraknya illegal yang berpotensi membuat GPK akibatnya negara mengalami kerugian sangat besar maka penulis berupaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Saya yakin, tulisan ini suatu saat cepat atau lambat akan digunakan karena  sangat menguntungkan pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri.

PEMBUKAAN DAN ISI UUD 1945 HASIL AMANDEMEN

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Isi

UUD 1945 

  BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik Demokrasi Rakyat Kerajaan Indonesia Raya, memiliki seorang raja yaitu Raden Mas Waryo Gumelar IV  keturunan yang mulia Raden Wijaya dan Nyi Ratu Campa Kerajaan Majapahit sebagai  lambang penyatuan seluruh wilayah bekas jajahan Inggris dan Belanda di nusantara.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat.

BAB II. MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

1. Madjelis Permusjawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Madjelis Permusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara.
3. Segala putusan Madjelis Permusjawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Madjelis Permusjawaratan rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara.

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA
Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia  memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewadjibannya Presiden  dibantu oleh satu orang Wakil Presiden

Pasal 5

1. Presiden memegang kekuasan membentuk undang-undang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat.
2. Presiden  menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankn undang-undang sebagaimana mestinya.

Perubahan Pasal 5

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

1. Presiden ialah orang Indonesia asli.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Perubahan Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden  sampai habis masa waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berdyandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusjawaratan rakyat atau Dewan Perwakilan rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
,,Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan mendyalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa." dyanji Presiden (Wakil Presiden) :
,,Saja berdyandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan mendyalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Perubahan Pasal 9

1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden   bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
   Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
   "Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden
   Republik Indonesia (Wakil Presiden  Republik Indonesia)
   dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh
   Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang
   dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
   kepada Nusa dan Bangsa."
   Janji Presiden  (Wakil Presiden) :
   "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi
   kewajiban Presiden  Republik Indonesia (Wakil Presiden  
   Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja,
   memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
   undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya
   sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilian Rakyat tidak dapat mengadakan Sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sugguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dewan keamanan  memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Pasal 11

Dewan keamanan dengan persetudjuan  Dewan Perwakilan Rakyat  menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.

Pasal 12

Presiden  menyatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnya keadaan bahaja ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

1. Presiden  mengangkat duta dan konsul.
2. Presiden menerima duta Negara lain.

Perubahan Pasal 13

2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Presiden   menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Perubahan Pasal 14

1. Presiden  memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden  memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda dyasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Perubahan Pasal 15

Presiden  memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

BAB IV. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang
2. Dewan ini berkewadjiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden  dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.

BAB V. KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17

1. Presiden  dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

Perubahan Pasal 17

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

BAB VI. PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18

Pembagian Daerah Indonesia atas Daaerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.

Perubahan Pasal 18

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kebupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19

1. Susuan Dewan Perwakilan rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
2. Dewan Perwakilan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Perubahan Pasal 19

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekaili dalam setahun.

Pasal 20

1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetudjuan Dewan Perwakiln rakyat.
2. Jika sesuatu rantjangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.

Perubahan Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
3. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
4. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

1. Dewan Perwakilian Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat berhak memajukan rantjangan undang-undang.
2. Jika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan Perwakilan rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.

Perubahan Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang .
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat dan Raja dalam persidangan yang berikut.
3. Djika tidak mendapat persetudjuan, maka peraturan pemerintah itu harus ditjabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata cara caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIII. HAL KEUANGAN
Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belandya ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan rakyat tidak menjetudjui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendyalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala padyak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.
3. Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang dan disetujui oleh Raja.
4. Hal keuangan negara selandjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Sjarat-sjarat untuk mendyadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA WILAYAH NEGARA
Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang diketahui paduka yang mulia Raja lambang penyatuan wilayah.

BAB X. WARGA NEGARA
Pasal 26

1. Jang mendyadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disjahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
2. Sjarat-sjarat yang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Perubahan Pasal 26

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerdyaan dan penghidupan yang lajak bagi kemanusiaan.

Perubahan Pasal 27

3. Setiap warga negara dengan kesadaran penuh tanpa paksaan  ikut serta dalam upaya pembelaan negara tanpa mengharap imbalan.
4. Pembebasan status tanah negara untuk mengabulkan permohonan warga negara yang memerlukan diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan hukum adat rakyat setempat yang berlaku disetujui Raja/Suri.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabai.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggun jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis.

BAB XI. AGAMA
Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara mendyamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.

BAB XII. PERTAHANAN NEGARA
Pasal 30

1. Tiap-tiiap warga Negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
2. Sjarat-sjarat tentng pembelaan diatur dengan undang-undang.

Perubahan Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara dengan kesadaran tanpa paksaan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

BAB XIII. PENDIDIKAN
Pasal 31

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengadyaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadyaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudajaan nasional Indonesia.

BAB XIV. KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Tjabang-tjabang produksi yang penting untuk Negara dan yang menguasasi hadyat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekajaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh kerajaan pemersatu kerajaan di seluruh nusantara  yaitu kerajaan Majapahit yang sebelumnya dikuasai seluruhnya oleh Inggris dan Belanda  dilimpahkan seluruhnya kepada Negara Kesatuan Republik Demokrasi Rakyat Kerajaan Indonesia Raya  dan digunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

BAB XV. BENDERA DAN BAHASA
 
BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Raden Mas Waryo Gumelar ke-1 memanggul Garuda Pancasila  dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di bahu kanannya jika dalam bentuk gambar atau terpisah jika dalam bentuk relief.

Pasal 36B

Untuk seluruh wilayah nusantara bekas jajahan Inggris dan Belanda diberlakukan Lagu Kebangsaan, ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 37

1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan rakyat harus hadir dari seluruh wilayah bekas jajahan Inggris dan Belanda di nusantara.
2. Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah anggauta yang hadlir.

ATURAN PERALIHAN
Pasal I

Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Madjelis Permusjawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang ini, segala kekuasaannya didyalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN

1. Dalam enam bulan sesudah achirnya peperangan Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dasar ini.
2. Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan rakyat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.